14 Parpol Vermin, KPU Provinsi Gelar Raker

10-14 parpol lanjut
bengkulu.kpu.go.id – Berakhirnya masa penerimaan pendaftaran dan dukungan keanggotaan pasca terbitnya Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum nomor 585/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017, terdapat 14 (empat belas) partai politik yang dinyatakan Memenuhi Syarat dari 23 (dua puluh tiga) partai politik yang melakukan pendaftaran di KPU untuk dilanjutkan pada tahap penelitian administrasi. 14 partai politik tersebut yakni PAN, Berkarya, PDIP, P. Demokrat, Gerindra, Garuda, Golkar , Hanura, PKS, PKB, Nasdem, PPP, PSI dan Perindo. Sementara 9 partai politik lainnya PKPI, PBB, PBI, PPPI, Republik, Rakyat, Parsindo dan PIKA melayangkan gugatan ke Bawaslu Republik Indonesia.
Menyikapi keputusan KPU yang menyatakan 14 Parpol tersebut Memenuhi Syarat untuk dilanjutkan verifikasi administrasi, KPU Provinsi Bengkulu menggelar Rapat Kerja Persiapan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 (19/10). Raker yang diikuti oleh Ketua, anggota divisi hukum seluruh KPU Kabupaten/Kota berlangsung di ruang pertemuan hotel santika Bengkulu. Dalam kesempatan ini Komisioner KPU Provinsi Bengkulu divisi hukum, Zainan Sagiman membeberkan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pelaksanaan penelitian administrasi terhadap 14 partai politik tersebut.
“Pertama yang dilakukan, pelajari Standar Operasi Pelaksanaan (SOP) yang tertuang dalam Keputusan KPU nomor 174 di Angka III point 2-6 di atur secara rinci tentang tahapan dalam melaksanakan verifikasi administrasi ditingkat KPU Kabupaten/Kota,” ungkap Zainan.
Dalam diskusi yang berkembang melalui forum FGD (Focus Discution Group) beberapa hal menjadi catatan dalam pelaksanaan tahapan verifikasi administrasi diantaranya, pertama cek dulu print out sipol, ketika terdapat print out berbeda dengan lampiran F2 parpol yang diterima, maka perbandingkan dengan print out sipol.
Kemudian berikutnya mencocokkan (coklit) sipol dengan data hard copy KTA dan KTP.
Zainan juga menjelaskan bahwa akan dilakukan virtual di dalam masa vermin terkait kegandaan eksternal antar parpol dan pekerjan PNS/TNI dan POLRI.
” Sebagaimana di atur dalam PKPU nomor 11 tahun 2017 pasal 22 ayat (2) dan (4) bahwa dilakukan virtual di dalam masa vermin terkait kegandaan eksternal antar parpol dan pekerjan PNS/TNI dan POLRI, demikian Zainan. (irs)