Tingkatkan Layanan Publik, KPU Provinsi MoU Dengan Ombudsman

dsc_0275
Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik sebagai penyelenggara Pemilu, KPU Provinsi Bengkulu melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman perjanjian kerjasama dengan Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu.
Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Irwan Saputra menyampaikan bahwa kerjasama yang dilakukan dengan Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu terkait pelayanan publik dan penanganan pengaduan Masyarakat. “Kita tadi sudah melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama KPU Provinsi Bengkulu dengan Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu. Perjanjian kerjasamanya tentang pelayanan publik,” ungkap Irwan Saputra usai melakukan penandatanganan bersama Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu di Gedung Bapelkes, Jumat (16/12).
dsc_0284
Bentuk kerjasama yang disepakati bersama Ombudsman RI perwakilan Bengkulu adalah tentang penanganan pengaduan masyarakat tentang layanan publik. “Jadi bentuk kerjasamanya adalah terkait layanan publik, baik pemilu maupun pemilihan kepala daerah yang sifatnya umum. ada beberapa kegiatan yang nanti kita lakukan bersama Ombudsman. Pertama untuk meningkatkan pelayanan publik di internal KPU, seluruh agenda-agenda, masukan-masukan kita akan berkoordinasi dengan Ombudsman untuk pelayanan kita. Kemudian kita juga komitmen bagaimana agar terlaksana pemilu dengan baik, bersama peserta pemilu. Ketika nanti mereka menjadi peserta pemilu serta menjadi pejabat publik dari proses yang kita lakukan maka mereka akan melakukan peningkatan untuk kegiatan publik”, jelasnya.
kpu-prov
Sebelumnya, Irwan juga memaparkan agenda lainnya dalam kegiatan ini, adalah Rapat Koordinasi antara KPU Provinsi Bengkulu bersama seluruh KPU Kabupaten/Kota.”Kita juga melaksanakan kegiatan Rakor Terpadu Tahun Anggaran (TA) 2016 yang melibatkan seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu. Ada empat tema rakor. Yaitu evaluasi penyelenggaraan pemilihan sebelumnya, persiapan untuk pilkada 2017. Kemudian tentang pemutakhiran data, kemudian pembinaan SBP, lalu evaluasi regulasi kepemiluan dan terakhir evaluasi instrumen dan program kerja divisi tekhnis. Sesuai dengan divisi yang ada di KPU”, paparnya.(irs)
dsc_0350